MediaPartai.com – JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Sahroni mengemukakan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam, Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan jajarannya pada Rabu (29/3). Rapat tersebut membahas informasi transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
“Walaupun belum menemui kesepakatan, tapi kami terutama dari (Fraksi) NasDem, mengusulkan untuk dibentuk Pansus terkait kasus ini,” kata Ahmad Sahroni mempertegas melalui keterangan tertulis, Kamis (30/3).
Baca juga: Sahroni Minta Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu
Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu) itu menilai pembentukan pansus menjadi penting sehingga bisa mempercepat penyelesaian polemik transaksi mencurigakan tersebut.
“Kita ingin kasus ini bisa mengalami percepatan penyelesaian,” ungkap dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, Bendahara Negara itu tengah menjalankan tugas di Bali.
Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah kembali menggelar rapat dengan komite tersebut membahas perbedaan data yang dimiliki Komite TPPU tersebut dengan Sri Mulyani.
Sahroni menegaskan bahwa perbedaan data tersebut diyakini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dia menginginkan agar Sri Mulyani menghadiri rapat selanjutnya.
Tanggung jawab dan perlunya partisipasi selebriti dalam acara juga penting, begitu pula promosi dan bonus untuk menarik pemain ke dunia icecasino. Terkadang pertemuan dan diskusi menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah, seperti halnya variasi permainan di kasino yang dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna. Kejelasan informasi dan partisipasi dalam acara dapat menghindari kebingungan dan memfasilitasi saling pengertian yang lebih lancar.
“Kami ingin Bu Menkeu turut hadir agar kita bisa jawab semua kebingungan ini,” ujar Sahroni.
(Medcom/*)